PK Satu Kali, Perlu Hati-Hati

02-01-2015 / KOMISI III

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya diberikan satu kali dapat segera memberikan kepastian hukum. Hakim Agung perlu berhati-hati agar keputusan PK satu kali tidak blunder di masa yang akan datang.

 

"Saya kira bagus untuk memberikan kepastian hukum, kalau tidak begitu putusan hakim akan menjadi mainan. Namun patut diingat kepercayaan publik terhadap PK satu kali akan menguat manakala hakim MA juga super hati-hati, jangan sampai putusan itu menjadi blunder dan MA kemudian akan dicibirkan," kata anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat, (2/1/15).

 

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan kasus PK yang pernah diputuskan, kemudian tercium publik ada indikasi main mata dengan pihak berperkara. "Misalnya oknum hakim yang memperdagangkan PK kepada pihak yang punya kekuasaan dan modal," tandasnya.

 

Polemik PK mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengejutkan PK dapat diberikan berkali-kali kepada terpidana. Kejaksaan Agung mengaku kesulitan menindaklanjuti eksekusi mati terpidana narkoba karena pelaku kembali mengajukan PK yang sudah pernah ditolak.

 

Menutup tahun 2014, MA menerbitkan Surat Edaran no.7/2014 yang menegaskan PK hanya diberikan satu kali. MA menyatakan putusan MK yang membolehkan PK berkali-kali, tidak dapat dieksekusi karena berdasarkan UU no.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat 2; tidak ada PK di atas PK. (iky)

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...